SPI, " Berharap Peran Kementerian".


Bagikan

Visual Jambi, Jambi. Konferensi  pers  SPI ( Serikat Petani Indonesia) di salah  satu restoran kota Jambi, menanggapi kejadian kebakaran hutan di akhir  tahun 2019 lalu  yang di alami persoalan atau proses hukum karhutla ( kebakaran hutan dan lahan) oleh beberapa  petani di desa sei Jerat, Bungku, kecamatan bajubang. Konflik agraria SPI dengan pihak PT. Reki berlanjut diranah hukum, Minggu malam (23/02/20).

 

Ketua SPI Sarwadi menyampaikan "proses sidang sudah berjalan ke sebelas kali persidangan di pengadilan Umum Batanghari (Muara Bulian), fakta dari tuduhan dalam persidangan jauh sekali dari persoalan - persolan yang dituduhkan, sejatinya konflik ini konflik agraria dimana sudah ada Perpres 86 tentang Reforma agraria, pepres 88 tentang penyelesaian konflik kawasan kehutanan, tapi faktanya sampai hari ini pemerintah belum mampu melanjutkan ataupun menyelesaikan konflik - konflik tersebut sesuai dengan harapan dari aturan itu sendiri, ujarnya.

 

Tentu serikat petani Indonesia bersama organisasi lain seperti PPJ (Persatuan Petani Jambi), KPA (Konsorium Pembaharuan Agraria) sedang berjuang dari kriminalisasi dan bagaimana menyelamatkan, menyiapkan generasi agraria kedepan supaya lebih adil", pungkas Sarwadi.

 

Selain itu kurdiyanto kuasa hukum SPI menjelaskan "dimana para petani ini berawal dari kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh team gabungan polres Batanghari, team kehutanan, dan korem Jambi, karena pada waktu itu tanggal 21 September 2019 telah ditangkap 19 orang dan mereka langsung dibawa ke polres, kita menganggap melanggar aturan hukum. Dimana diwaktu itu juga kita melakukan praperadilan, namun dalam gugatan praperadilan kita ditolak oleh pengadilan negeri muara Bulian,  Ungkapnya.

 

Kemudian berlanjut kepada pengadilan umum, prosesnya dalam tahap pemeriksaan saksi dan terdakwa, dimana dalam fakta - fakta persidangan kita melihat adanya kriminalisasi oleh aparat pada waktu itu terhadap petani - petani kita, diwaktu proses penangkapan tidak dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, itu fakta persidangan, Jelasnya. 

 

Tidak dilakukannya pemberitahuan kepada pihak keluarga, tidak serta-merta, artinya ada jeda waktu yang menurut hukum acara sudah dilanggar oleh pihak aparat hukum. Adapun semi fakta persidangan yang di hadiri saksi dari  pihak jaksa penuntut umum di pengadilan terhadap terdakwa, tidak ada satupun yang melihat para saksi untuk terdakwa ini melakukan pembalakan liar ataupun pembakaran hutan, apa yang dituduhkan oleh terdakwa mengenai undang undang no18 tahun 2013 tentang pencegahan pengrusakan hutan, tegasnya.

 

Dimana pasal yang ditujukan oleh para terdakwa ini bervariasi yaitu pasal 94, 92, 98, dimana yang dimaksud tentang bermufakatan jahat, menguasai lahan dengan cara pembalakan liar, dan kita semaksimalkan mungkin upaya hukum untuk membebaskan petani, dan kita berharap turut andilnya dari pemerintah terutama dalam hal ini adalah dari kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, terhadap masyarakat yang sudah terlanjur melakukan kegiatan perladangan di areal hutan suatu konsesi dianggap lahan yang petani petani ini garap adalah masuk dalam areal PT Reki, nah sementara dalam fakta dipersidangan bahwa petani - petani kita itu juga sudah ada terlebih dahulu tinggal diwilayah tersebut sejak tahun 2002, 2007. Sementara PT Reki baru mendapatkan izin tahun 2010. 

 

Sesuai amanat undang - undang bahwa terhadap masyarakat ataupun warga yang tinggal di sekitar lokasi suatu konsesi dapat dijadikan mitra,  permenhut no 83 tahun 2016 disebutkan bahwa konsep kehutanan sosial yang dapat memanfaatkan hutan tersebut sebagai sumber mata pencaharian", ungkapnya.

(Lana).

 

Artikel Terkait


Komentar Pembaca Berita SPI, " Berharap Peran Kementerian".

Berikan Komentar Anda


Berkomentarlah dengan bijaksana dan dapat di bertanggung jawabkan. Komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE