Ingatkan Pesan KPK RI, Inspektorat Sorot Kasus LPJU Perkim Tanjabbar. 


Bagikan

Visual Jambi, Tanjung Jabung Barat. -Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Barat, kini tengah menggarap kasus Dugaan Korupsi pada proyek Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

 

Selain Kejari, proyek senilai Rp 9 Miliar yang bersumber dari APBD dan APBD-P Tahun 2019 ini juga turut dilirik oleh Inspektorat, hal itu dengan tanda mengingat pesan Komisi Pembatasan Korupsi (KPK RI)

 

Hal tersebut seperti yang diungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Encep Zarkasih. 

 

Ia menyebutkan, bahwa pihaknya sudah seringkali  mengingatkan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hal itu sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh  lembaga Anti Rasuah (KPK RI) untuk tidak menabrak aturan yang sudah ada,  sehingga melakukan tindak Pidana korupsi dan ke pusaran Hukum.

 

"Pesan yang disampaikan KPK RI perkecil diskusi, perbanyak eksekusi dan jangan lakukan korupsi. Karena kita tahu sendiri resikonya bagaimana," Kata Encep 

 

Ia juga menegaskan, Pihaknya juga mengetahui jika kasus LPJU itu tengah ditangani oleh penegak hukum. Dia berharap nantinya ada sanksi yang kuat dalam hal ini.

 

"Ya, kita tahu hal itu dari pemberitaan media yang kita ikuti. Jika sudah masuk ke persoalan hukum, maka ini urusan ranah hukum,"  Tegasnya.

 

Sejauh ini kata Encep pihak (Inspektorat) telah berusaha mempersempit ruang terjadinya penyimpangan pada setiap ruang kerja di Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tanjabbar. 

Hal ini sesuai dengan tugas pokok Inspektorat melakukan pencegahan dan mengurangi penyimpangan. 

 

"Kalau bisa kita hilangkan resiko. Mengingat resiko yang ada dan sudah tahu bagaimana berat resikonya maka janganlah dilakukan penyimpangan," Sebutnya.

 

Sementara Kejari Tanjabbar Trijoko melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Hery Susanto saat di konfirmasi terkait berkembang kasus LPJU yang ditangani pihaknya itu, ia mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari berkas yang ada yang dimasukkan oleh pelapor.

 

"Kita masih pelajari data-data dulu," Katanya singkat melakui pesan WhatsApp nya.

 

Sayangnya Kasi Pidsus saat ditanya, siapa lagi yang akan di periksa dalam kasus LPJU ini. Ia tidak lagi memberikan komentar. 

 

Sebelum Kejari Tanjabar telah memeriksa PLT Kadis Perkim Tanjabar Cipto Hamunangan Siregar selaku Penguna Anggaran (PA) dengan nilai Rp 9 miliar, Cipto diperiksa dimintai keterangan lebih kurang dua kali pertengahan Februari dan Maret 2020.

 

Bukan hanya itu sejumlah pejabat di Dinas Perkim juga di periksa, selain itu juga pihak kontraktor yang juga turut di peirksa, total orang yang diperiksa dalam kasus ini ada sekitar 10 orang.

 (Bain)

Artikel Terkait


Komentar Pembaca Berita Ingatkan Pesan KPK RI, Inspektorat Sorot Kasus LPJU Perkim Tanjabbar. 

Berikan Komentar Anda


Berkomentarlah dengan bijaksana dan dapat di bertanggung jawabkan. Komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE