Soal Rekomendasi Penyidikan Kejari, Plt Inspektur Inspektorat Kota Jambi Bungkam


Bagikan

Visual Jambi, Kota Jambi. - Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kota Jambi, H Ridwan enggan memberikan tanggapan (Bungkam,red) terkait rekomendasi Kejari terkait pelimpahan penanganan perkara soal dugaan korupsi Rp 81 Juta dalam pengelolaan kios di kawasan Pasar Malioboro.

 

"Soal itu, teknisnya temuin Sudirman, Irban 2," kata Ridwan ditemui di ruang tungu kantor Inspektorat Kota Jambi, Jumat (19/3/2021).

 

Tak banyak konfirmasi yang bisa dilakukan sebab, mantan Kadis Damkar langsung pergi meninggalkan ruang tunggu, menuju ruang kerjanya.

 

Diberitakan sebelumnya, temuan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 81 Juta yang dibebankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi kepada 17 orang penyewa kios malioboro ternyata hasil penyidikan Kejari Jambi pada 2018.

 

Temuan ini selanjutnya dilimpahkan Kejari Jambi ke Inspektorat Kota Jambi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

 

"Ya benar ada penyidikan tahun 2018 dengan kesimpulan tim penyidik bahwa perkara tersebut terdapat dugaan kerugian negara sejumlah Rp 81 juta, dikarenakaan temuan tersebut relatif kecil maka di serahkan ke pihak Apip (inspektorat) jambi untuk pemulihan keuangan pemkot jambi," katanya, Kasi Intel Kejari Jambi, Rusydi Sastrawan.

 

Tidak dijelaskan apakah dalam penyidikan itu sudah ditetapkan tersangka serta pihak mana yang bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian daerah adanta temuan kerugian daerah sebesar Rp81 juta.

 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi membebankan temuan Kejari Jambi terkait dugaan penyimpangan pendapatan terhadap 17 unit kios berkisar Rp81 Juta kepada para penyewa kios pasar Malioboro yang menempati saat ini.

 

Hal ini berdasarkan keputusan rapat antara pejabat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan 17 penyewa kios yang menjadi temuan Kejari Jambi itu, Rabu (10/3/2021) siang di gedung salah satu OPD milil Pemkot Jambi itu. 

 

Rapat diketahui dilaksanakan secara tertutup, hanya diikuti oleh para pedagang penyewa kios Malioboro dan pejabat Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

 

Menurut para pedagang yang mengikuti rapat itu, 17 orang penyewa kios dibebankan untuk membayar dengan jumlah tertentu hingga keseluruhan total berkisar Rp81 Juta kembali terkumpul untuk diserahkan ke kas daerah.

 

"Dengan peringatan bagi pedagang yang tidak mau membayar, maka kios yang tempati akan ditutup oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian," kata pedagang yang namanya minta dirahasiakan, usai mengikuti rapat.

 

Atas putusan itu, para pedagang mengaku kecewa. Seharusnya, kata pedagang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian membebankan penggantian potensi kehilangan kepada pedagang yang menempato kios pada tahun yang dipermasalahkan.

 

"Kan tidak semua pedagang yang menempati saat ini, ada pedagang yang menyewa pada tahun yang dipermasalahkan," katanya.

 

Diketahui, menindakluti temuan Kejari Jambi tentang adanya dugaan penyimpangan terhadap pengelolaan 17 unit kios di kawasan kios Malioboro pada 2013 berkisar Rp 81 Juta.

 

Sebelum terjadinya rapat, para pedagang menerima surat yang berisi tunggakan yang harus dibayar mulai 2013 hingga 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Komari.

 

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Komari tidak menanggapi konfirmasi melalui aplikasi pesan terkait hal ini.

(Red) 

Artikel Terkait


Komentar Pembaca Berita Soal Rekomendasi Penyidikan Kejari, Plt Inspektur Inspektorat Kota Jambi Bungkam

Berikan Komentar Anda


Berkomentarlah dengan bijaksana dan dapat di bertanggung jawabkan. Komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE