Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Batang Hari TA 2021


Bagikan

Visual Jambi, Kota Jambi. - Rabu (18/05/2022) - Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada hari ini (18/5) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

 

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang 

Hari, Anita Yasmin dan Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP. 

 

Acara yang dimulai pada Pukul 14.00 

WIB ini turut dihadiri oleh Para Pejabat beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Pejabat Struktural serta Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

 

Dalam sambutannya, Rio Tirta menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai 

dengan tingkat kewenangannya.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan dengan mendasarkan pada:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

2. Kecukupan pengungkapan;

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

 

Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun demikian, BPK masih 

menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1. Realisasi Belanja atas Kegiatan Tahun 2020 Sebesar Rp13.154.608.179,00 Tidak Diakui sebagai Kewajiban TA 2020 Namun Dibayarkan dan Dibebankan pada Tahun 2021;

2. Pengelolaan Pendapatan Pajak Air Tanah pada Badan Keuangan Daerah Belum Sesuai Ketentuan dan Pengelolaan Piutang PBB-P2 Tidak Tertib;

3. Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan Sebesar Rp433.584.772,91 pada Dinas PUPR Kabupaten Batang Hari; dan

4. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemkab Batang Hari Tidak Tertib.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Rio Tirta mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 

 

Pejabat wajib memberikan jawaban 

atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

 

BPK menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari dan Bupati Batang Hari beserta jajaran atas kerja samanya untuk menyelesaikan 

laporan keuangan dan atas dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan, sehingga penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Batang Hari TA 2021 pada hari ini dapat terlaksana. 

 

Dalam akhir sambutannya, Rio Tirta berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

(*/Red) 

Artikel Terkait


Komentar Pembaca Berita Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Batang Hari TA 2021

Berikan Komentar Anda


Berkomentarlah dengan bijaksana dan dapat di bertanggung jawabkan. Komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE