Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi: Program JKN Salah Satu Perlindungan Sosial yang Diberikan Pemerintah


Bagikan

Visual Jambi, Kota Jambi. - BPJS Kesehatan Cabang Jambi di daulat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendamping Program Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT), Kamis (01/09/2022).

 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Widy mengatakan bahwa program JKN ini salah satu perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah. 

 

"Kalau kita lihat di UU Jaminan sosial, jaminan sosial itu ada lima seperti Jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan empat Jaminan lainnya itu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan,"katanya. 

 

Ia menyampaikan, sampai dengan sekarang ini masih banyak masyarakat Indonesia yang bertanya- tanya kenapa harus ikut serta menjadi program jaminan kesehatan "Untuk apa kami ikut serta menjadi program jaminan kesehatan, kami merasa sehat sehat saja, tidak pernah sakit, minum air jahe itu sudah cukup".

 

Namun ia juga menyampaikan, kesehatan itu adalah untuk memindahkan resiko atas ketidak pastian. "Kita tidak tahu yang namanya sakit itu kapan. Sakit itu tidak tahu juga apakah hanya batuk dan flu biasa. Tiba-tiba sakit kronis seperti misalnya ginjal, kanker, stroke dan lainnya , kita tahu penyakit - penyakit tersebut biayanya tidak bisa diprediksi, apa cuma ratusan ribu, jutaan atau bahkan ada yang harus menjual harta bendanya,"jelasnya. 

 

Kemudian, program ini merupakan wujud kegotongroyongan Masyarakat Indonesi, agar semua sama-sama mengetahui yang sudah mungkin pernah mengikuti asuransi - asuransi komersial dengan iuran yang lumayan, sebelum menentukan iuran juga ada skrining, biasanya besar iuran itu ditentukan oleh pihak  Asuransi kesehatan. 

 

"Disini kita berbeda, dengan iuran yang sebesar Rp 35 ribu. Namun bisa mengcover semua jenis penyakit,"ujarnya. 

 

Selanjutnya, kepesertaan dalam program ini diwajibkan untuk seluruh warga negara Indonesia bahkan warga negara asing yang bekerja minimal 6 bulan.

 

"Jadi kita ada dua kelompok besar yakni ada kelompok penerima bantuan iuran kemudian non penerima bantuan iuran. Kita lihat disini untuk sektor UMKM masuknya di segmen non penerima bantuan iuran, itu peserta bukan penerima upah atau bukan pekerja atau kalau di masyarakat disebut sebagai peserta mandiri,"katanya. 

 

Lebih lanjut, sampai dengan 12 Agustus 2022 dari jumlah penduduk Indonesia cakupan kepesertaannya 89,20% dengan jumlah fasilitas kesehatan yang melayani.

 

"Ini untuk tingkat pertama ada 2,345 diantaranya ada Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Praktik perorangan. Kemudian ada juga Labor dan juga Apotek dan ada Faskes tingkat lanjutan sebanyak 2, 834. Diantaranya ada rumah sakit dan juga klinik utama,"ujarnya. 

 

Sedangkan untuk di Provinsi Jambi sendiri dibandingkan dengan angka nasional, Provinsi Jambi ini angka cakupan kepesertaannya dibawah angka rata-rata nasional.

 

"Ini tentunya menarik kesempatan, kami sangat berharap melalui bapak ibu, tim pendamping bisa ikut serta dalam program JKN,"harapnya. 

 

Untuk di Provinsi Jambi sendiri terdapat 369 FKTP dan ada 36 rumah sakit yang sudah bekerja sama baik milik pemerintah maupun swasta.

 

Ditambahkan, tata cara pendaftaran sebagai penerima bantuan iuran, penerima bantuan iuran sumber pembiayaannya ada tiga yakni ada dari pemerintah pusat, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten dan Kota.

 

"Untuk penerima upah yang mendaftarkan itu adalah si pemberi kerja dari perusahaannya, dan peserta mandiri baik secara perorangan ini cara mendaftarkannya bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan,"bebernya. 

 

Sedangkan, iuran peserta mandiri seusai dengan kelasnya. Untuk kelas tiga peserta mandiri itu Rp 42 ribu namun yang dibayarkan oleh pesertanya itu hanya Rp 35 ribu dan sisanya itu karena ada subsidi dari pemerintah.

 

"Untuk peserta mandiri kelas dua itu iurannya adalah Rp 100/bulan atau perorang, kelas satu Rp 150/ bulan atau perorang, dan penerima bantuan iuran hanya di kelas tiga. Itu haknya di kelas tiga, iurannya sama Rp 42 ribu,"jelasnya. 

 

Untuk penerima upah, kata Widy, ini berbeda perhitungannya, jumlah persennya itu 5% dimana 4% adalah tanggung jawab si pemberi kerja, 1 % dipotong langsung dari pekerja dengan batas atas perhitungan adalah Rp 12 juta dan batas paling bawah berdasarkan upah minimun Kabupaten /Kota, Provinsi yang berlaku di masing masing daerah. 

 

Ia menyampaikan, manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta itu untuk manfaat medis tidak ada perbedaan, semua mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan medisnya 

 

"Jadi yang membedakan hanya ruang kelas perawatan satu, dua, tiga,"ungkapnya.

(*/Red)

Artikel Terkait


Komentar Pembaca Berita Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi: Program JKN Salah Satu Perlindungan Sosial yang Diberikan Pemerintah

Berikan Komentar Anda


Berkomentarlah dengan bijaksana dan dapat di bertanggung jawabkan. Komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE