DPRD Provinsi Jambi Gelar Rapat Paripurna Terkait LHP BPK RI


Bagikan

Visual Jambi, Kota Jambi. - DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (24/5). 

 

Dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, rapat paripurna ini dihadiri langsung Gubernur Jambi Al Haris, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak , Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Rio Tirta serta seluruh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi serta Anggota DPRD Provinsi Jambi. 

 

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto terkait paripurna ini menyatakan, mengacu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa Laporan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD paling lambat 2 bulan." Setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. 

 

Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi beserta jajarannya sehingga bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang transparan. 

 

Edward mengatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kelayakan penyajian laporan keuangan. 

 

Pendapat ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pendapat tersebut didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. 

 

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021, termasuk pelaksanaan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Edward . 

 

“Pencapaian ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” kata Edward.

(Adv)

Artikel Terkait


Komentar Pembaca Berita DPRD Provinsi Jambi Gelar Rapat Paripurna Terkait LHP BPK RI

Berikan Komentar Anda


Berkomentarlah dengan bijaksana dan dapat di bertanggung jawabkan. Komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE