DPRD Provinsi Jambi Desak Kementrian dan Pemprov Tegakkan Aturan Terkait Batubara


Bagikan

Visual Jambi, Kota Jambi. - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara mendesak Kementerian ESDM dan Pemprov Jambi untuk duduk bersama mencari solusi untuk pemecahan masalah tambang batubara, 16 Juni 2022.

 

Pinto menginginkan agar Pemegang izin pertambangan wajib mematuhi peraturan terkait ekspoitasi, angkutan, persediaan, pengelolaan lingkungan dan reklamasi galian penambangan. 

 

Diketahui saat ini angkutan batubara dari mulut tambang sampai ke pelabuhan Talang Duku masih menggunakan jalan umum dengan muatan yang melebihi kapasitas. Kapasitas angkut truk normal 7,5 ton diberikan dispensasi sampai 14 ton, hampir 2x lipat.  

 

Ini menjadi salah satu penyebab kemacetan di sepanjang jalan umum yang dilewati. Jumlah truk batubara meliputi 6000 unit.  

 

Jika diberangkatkan secara serentak beriringan dari Muara Tembesi ke pelabuhan Talang Duku melalui jalan negara Muara Tembesi-Muara Bulian dan jalan umum Muara Tembesi-Sridadi, Bajubang-Tempino-Talang Duku maka kemacetan akan selalu terjadi.  

 

Saat ini sudah ada dua perusahaan yang mengangkut batubara dengan tongkang melalui jalur sungai Batang Hari namun masih terkendala adanya pendangkalan di beberapa titik alur sungai, rambu-rambu yang belum lengkap dan terkendala air sungai batanghari surut di musim kemarau. 

 

"Solusi permanen permasalahan angkutan batubara adalah perusahaan-perusahaan batubara membuat konsorsium untuk membuat jalan khusus di beberapa jalur alternatif dari mulut tambang menuju pelabuhan Talangduku dan menuju dermaga privat di sepanjang hilir sungai Batang Hari," katanya. 

 

Pinto menyambut baik langkah pemprov Jambi telah merintis pembangunan jalan khusus sepanjang 39 Km dan langkah Ditlantas Polda Jambi serta Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang telah menindak 25 perusahaan tambang batubara yang melanggar dengan pemberian sanksi penghentian operasional operasional dan transportasi selama 60 hari. 

 

Pinto mendoronf penegakan hukum oleh Polda Jambi terkait angkutan batubara dan sanksi oleh Kementerian ESDM terus barlanjut agar ada efek jera ke produksi.

(Adv)

Artikel Terkait


Komentar Pembaca Berita DPRD Provinsi Jambi Desak Kementrian dan Pemprov Tegakkan Aturan Terkait Batubara

Berikan Komentar Anda


Berkomentarlah dengan bijaksana dan dapat di bertanggung jawabkan. Komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE