ADA ''ZONA MERAH'', OMBUDSMAN PERBAIKI PELAYANAN PUBLIK


Bagikan

Visual jambi, Jambi. Ombudsman Provinsi jambi Melakukan Jumpa Pers tentang penyampaian Rilis hasil penilaian hasil kepatuhan standar pelayanan publik, dari berbagai aspek pelayanan pemerintahan terutama di Provinsi jambi maupun Swasta yang di adukan (Pelaporan) Masyarakat jambi menjadi respon dan apresiasi Ombudsman untuk menindak lanjuti pelanggaran terhadap maklumat ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan.

Selasa (10/12/2019) Sesi tanya jawab awak media tentang peran ombudsman akan memberi sanksi pelanggaran yang ada disalah satu Instansi pemerintah, agar memberi dampak peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengharapkan partisipasi masyarakat untuk selalu aktif Kerjasama memberikan laporan.

Jafar Ahmad selaku kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi mengatakan ''Dari Dua belas Kabupaten / Kota yang ada, hanya ada Tiga atau empat pembenahan dari sisi Nilai Merah, Kuning, Hijau. kalau Hijau sudah Sisi nilai baik dari standar Pelayanan, Kuning Cukup tapi masih ada kekurangan, kalau Merah Tidak Baik dan banyak kekurangan, Namun Alhamdulillah di provinsi jambi sudah baik standar pelayanan tidak ada yang merah.

Ada dua kebupaten mendekati warna kuning ke Hijau yaitu Kabupaten Merangin dan Kerinci, sudah mendapati nilai 80, yang Kuning terdapat di sungai Penuh masih proses perbaikan, Kami Sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerahnya, dan walikotanya sudah ada kesiapan agar ada perbaikan.

Yang menjadi Perhatian Kami yang ada di Kabupaten Sarolangun, sangat disayangkan karena penilaiannya dari 57 menurun ke 54, sudah mendekati Zona Merah yaitu masuk penilaian 50. Dan ombudsman melalui asisten satu untuk Siap melakukan perbaikan dan kami ombudsman siap untuk mendampingi''. Ujar Jafar, (Lana).

Artikel Terkait


Komentar Pembaca Berita ADA ''ZONA MERAH'', OMBUDSMAN PERBAIKI PELAYANAN PUBLIK

Berikan Komentar Anda


Berkomentarlah dengan bijaksana dan dapat di bertanggung jawabkan. Komentar sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE